Kemenhub Dukung Kemenkeu Terapkan Teknologi Informasi Awasi Kinerja Badan Layanan Umum (BLU)
By Admin
nusakini.com-Jakarta – Kementerian Perhubungan mendukung langkah Kementerian Keuangan yang terus berupaya mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui Badan Layanan Umum (BLU) yang dimiliki oleh Pemerintah. Salah satu bentuk optimalisasi yang dilakukan yaitu menerapkan teknologi informasi untuk mengawasi kinerja seluruh BLU yang ada.
“Saya sangat mengapresiasi dan mendukung langkah Kemenkeu untuk menjadikan BLU sebagai cara baru pemerintah, dengan cara kerja professional seperti korporasi. Tidak seperti mekanisme birokrasi, dimana penganggaran harus diberikan oleh pusat, BLU diberikan kewenangan langsung sehingga dapat pelayanan masyarakat lebih cepat dan optimal,“ kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Badan Layanan Umum 2018 dengan tema “Inovasi Teknologi dan Kolaborasi BLU untuk Pelayanan Lebih Baik” di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (26/2).
Menhub Budi menjelaskan, BLU juga diberi kesempatan melakukan rekrutmen dari professional di bidang tertentu sebagai tenaga kerja non PNS, sehingga fungsi pelayanan dapat lebih optimal.
“Mereka (pegawai BLU) menjadi elemen yang berkompetensi di bidangnya dan mendapatkan imbal gaji yang berbanding lurus dengan kemampuan mereka yang dituntut untuk semakin mengefisienkan BLU,” jelas Menhub.
Kemenhub sendiri telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan BLU , salah satunya yaitu menerapkan kerjasama operasi (KSO) dan kerjasama pemanfaatan (KSP) pada pelayanan jasa bandara. Dengan skema kerjasama tersebut, diharapkan dapat menekan penggunaan APBN serta memperlihatkan kreativitas para pengelola Bandar Udara untuk berlomba-lomba memberikan layanan terbaiknya pada masyarakat.
Kementerian Keuangan tengah mengembangkan system aplikasi BLU Integrated Online System (BIOS) yaitu sistem aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan data layanan dan keuangan BLU untuk penyempurnaan proses bisnis, analisa data, dan pengambilan keputusan sebagai bentuk layanan berbasis elektronik.
Salah satu bagian dari sistem BIOS yang dikembangkan yaitu Office Automation (OA), yang dapat melaksanakan otomatisasi proses pengelolaan tata naskah dinas elektronik yang mendukung efisiensi sumber daya. BIOS menghubungkan beberapa stakeholder BLU yaitu Kemenkeu, Kementerian/Lembaga, BLU, dan stakeholder terkait. Sistem ini merupakan salah satu upaya Kemenkeu untuk melakukan sinergi dan kolaborasi antar BLU yang meliputi sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan optimalisasi dana dan asset.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengatakan, BLU merupakan entitas baru yang masih perlu terus diperbaiki terkait peran dan definisi BLU, kriteria dan kinerja BLU, tata kelola,dan peningkatan produktivitas dan kualitas dari BLU.
“Saat ini BLU sebagai entitas baru, masih banyak diisi oleh ASN yang cenderung birokratis. Padahal BLU dituntut memiliki budaya entrepreneurship yang tidak berfokus mencari keuntungan atau profit semata, tetapi utamanya adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara berkelanjutan. Jadi mindsetnya harus berbeda dari birokrasi maupun wirausaha murni. Istilahnya adalah socio entrepreneur,” ungkap Menkeu.
Sebagai informasi, Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Dari data Kemenkeu per Januari 2019, tercatat ada 218 Badan Layanan Umum di Indonesia yang berada di 19 Kementerian dan Lembaga yang tersebar di 32 provinsi dan memiliki jenis pelayanan beragam, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan dana dan kawasan. Sepanjang 2018, BLU tersebut mampu memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara yang terlihat dari penerimaan BLU pada 2018 mencapai sebesar Rp 55,4 triliun. Angka ini lebih tinggi daripada target yang dipatok pemerintah sebesar Rp 43,3 triliun. (p/ab)